UJIAN NASIONAL, SUATU INDIKATOR KESUKSESAN ATAU HANTU BAGI PARA SISWA

Abstraksi

Ujian Nasional merupakan suatu kata yang kerapkali menghantui pikiran siswa terutama pada siswa tingkat akhir. Karena kenyataannya kerja keras dan perihnya menjalani ilmu selama beberapa tahun hanya akan dihancurkan dalam hitungan hari. Tragis memang, para siswa dituntut untuk mencapai suatu angka “kesempurnaan” yang bahkan sulit untuk dicapai. Akhirnya siswa hanya akan berorientasi pada nilai bukan pada ilmu. Ujian Nasional pada saat ini bukanlah suatu indikator keberhasilan tapi suatu gerbang maut tempat hantu-hantu berkeliaran yang akan memangsa masa depan siswa.

Pendahuluan

Jumlah siswa sekolah menengah atas atau sederajat yang tak lulus ujian nasional (UN) di Kalimantan Timur tahun ini meningkat tajam dibanding tahun lalu, 1.131 siswa atau 3,3 persen dari perserta ujian 35.104 siswa. Tercatat di Dinas Pendidikan Kalimantan Timur siswa tak lulus UN 2010 sebanyak 11.239 siswa atau 30,2 persen dan peserta yang mengikuti ujian sebanyak 37.225 siswa.

Informasi kelulusan siswa sma dan sederajat di daerah Bali mengalami peningkatan yang lumayan drastis. Pada tahun 2009 jumla siswa sma dan sederajat yang tidak lulus ujian nasional sekitar 66 orang, sementara jumlah kelulusan saat ini tahun 2010 jumlah siswa sma sederajat di bali meningkat sebanyak 1093 orang siswa. sangat memprihatinkan

Di daerah Sulawesi terutama Makassar tiga di antara sekolah SMK yang tingkat kelulusaanya rendah, SMK 7 Makassar, dari 242 siswa yang mengikuti UN, hanya 86 orang yang dinyatakan lulus. Dinyatakan tidak lulus 155 orang siswa, 150 orang di antaranya karena nilai matematika yang tidak memenuhi standar nasional.

Setali tiga uang dengan SMK 4 Makassar, 300 siswa yang mengkikuti UN, hanya 180 siswa yang dinyatakan lulus. Dan lagi-lagi terkendala di hasil ulangan mata pelajaran Matematika. M Saleg guru Matematika SMK 4 membenarkan hal itu.

Di Surabaya Jumlah siswa SMK yang tidak lulus tahun ini sebanyak 1.279 siswa atau sebanyak 8,8 persen dari total siswa. Jumlah ini diakui sebagai angka yang menurun atau hasil yang mengecewakan (Fandy, 2010).

Dengan melihat fenomena main banyaknya siswa yang tidak lulus dalam UN ini apakah UN masih pantas dijadikan sebagai indikator keberhasilan siswa atau UN malah sebaliknya merupakan sesosok hantu yang akan menghancurkan masa depan para siswa.

Ujian Nasional Suatu Kebanggaan atau Keterpurukan Bangsa?

Sistem pendidikan yang ada sekarang merupakan system pendidikan yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk mempertinggi rating mutu Sumber Daya Manusia Indonesia. Saat ini pemerintah menetapkan nilai yang cukup tinggi untuk dapat lulus dari Ujian Nasional / UN baik di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Secara logis mutu pendidikan mungkin akan lebih bagus dengan meningkatkan standart kelulusan siswa karena siswa pasti akan berlomba-lomba untuk berkompetisi secara sehat untuk memenuhi standart tersebut.

Akan tetapi, dampak negatif dari UN akan membuat suatu standart yang diharapkan mampu mempertinggi rating malah menjadi boomerang dan menjadikan kita semakin terpuruk.

Jika pemerintah terus melakukan teror kepada para siswa sekolah dengan mewajibkan setiap siswa menjadi manusia yang sempurna maka akan ada efek samping yang cukup mengerikan, yaitu :

  1. Para siswa akan berorientasi pada nilai sehingga ilmu tidaklah berarti bagi mereka. Yang mereka pelajari justru bagaimana cara menjawab soal-soal ujian yang diberikan dengan waktu secepat mungkin dan benar. Setelah ujian selesai maka ilmu yang seharusnya dikuasai siswa tidak dipelajari para siswa.
  2. Meningkatkan stres di kalangan siswa sekolah menjelang ujian nasional / UN dilaksanakan. Rasa takut tidak lulus dan malu karena harus mengulang setahun untuk mendapat kesempatan untuk lulus kembali. Terlebih lagi jika orangtua pelajar tidak mampu.
  3. Tindak kecurangan akan lebih sering kita jumpai baik dari pihak sekolah yang membantu para murid agar bisa lulus dengan membuatkan contekan jawaban serta dari siswa itu sendiri yang mencontek atau menggunakan kunci jawaban agar bisa lulus ujian dan kemudian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
  4. Orang yang jenius di banyak bidang studi namun lemah di satu bidang studi tidak bisa lulus ujian nasional. Dengan begitu hanya manusia sempurna saja dan curang yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  5. Menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan di Indonesia sehingga akan banyak orang yang putus sekolah dan berusaha mencari uang dengan bekerja atau berwiraswasta. Anak muda akan lebih gemar belajar mencari uang daripada belajar di sekolah karena orang yang lemah di satu mata pelajaran tidak akan pernah bisa lulus ujian nasional. Orang-orang muda akan lebih suka belajar hanya dari program kejar paket daripada sekolah bertahun-tahun setiap hari untuk mendapatkan ijazah di level yang sama (Godam, 2008).

Khaerudin (2008) mengemukakan Berbagai dampak negatif yang nyata terjadi di sekolah sebagai akibat diterapkannya UN di sekolah, diantaranya:

  1. Terjadinya disorientasi pendidikan di sekolah, Mata pelajaran yang di-UN-kan tidak seluruh mata pelajaran. Pada tiga tahun terakhir pada tingkat SMP dan SMA, hanya mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Memang untuk tahun 2008 direncanakan untuk tingkat SMA akan ada penambahan mata pelajaran dan berbeda antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Untuk SMA jurusan IPA, akan ditambah mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi; Untuk jurusan IPS akan ditambah mata pelajaran Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi, dan untuk jurusan Bahasa akan ditambah mata pelajaran Sastra Indonesia, Bahasa asing lain, dan Antropologi/Sejarah Budaya. Selain itu, pada tahun 2008 juga akan dilaksanakan UN untuk tingkat SD, dengan mata pelajaran yang diuji adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Pembatasan mata pelajaran yang diujikan dalam UN, berakibat pada fokus proses pembelajaran di sekolah hanya ditekankan pada penguasaan mata pelajaran tersebut, sedangkan mata pelajaran lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengabaian terhadap mata pelajaran lain. Para siswa dan bahkan orang tua lebih memusatkan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang akan di UN-kan, terutama pada siswa kelas akhir.

Disorientasi juga terjadi pada arah dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dengan adanya UN, maka pembelajaran cenderung hanya mengembangkan ranah kognitif, pada penguasaan pengetahuan, dan mengesampingkan ranah lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya untuk menghasilkan individu-individu yang utuh dan berkarakter, yaitu ranah afektif dan psikomotorik.

  1. Proses pembelajaran yang tidak bermakna. Untuk mempersiapkan para siswanya menghadapi dan mengerjakan soal-soal UN, para guru biasanya menggunakan metode pembelajaran drill, dimana para siswa dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian. Melalui metode ini guru mengharapkan para siswa terbiasa menghadapi soal ujian, dan menguasai teknik-teknik dan trik mengerjakan soal yang dihadapi. Pembelajaran dengan model ini jelas tidak bermakna, karena apa yang dipelajari bersifat mekanistik, bukan pada penguasaan konsep yang esensial. Pembelajaran seperti ini tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, yang menjadi indikator kecerdasan sebagaimana yang diharapkan dicapai melalui pembelajaran.
  2. Upaya-upaya yang tidak fair. Tuntutan kelulusan yang tinggi, baik terhadap persentase/jumlah siswa yang dinyatakan lulus, maupun besarnya nilai yang diperoleh para siswa, mendorong sekolah untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapainya. Tuntutan seperti ini sekaligus berdampak pada terbentuknya citra dan prestise sebuah sekolah. Sekolah yang mampu meluluskan siswanya dengan prosentase yang tinggi dengan nilai UN yang tinggi, dinilai sebagai sekolah yang berkualitas dan unggul. Setiap sekolah menginginkannya dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai posisi tersebut. Namun sayang, tidak sedikit oknum guru dan kepala sekolah melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji. Untuk mewujudkan itu, tidak jarang upaya-upaya yang tidak fair dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kelulusan yang setinggi-tingginya. Sekolah membentuk “Tim Sukses” untuk mendapatkan kelulusan 100% supaya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM Kepmendiknas 053/U/2001) (Salamudin, 2005); Guru memberi ‘contekkan’ kepada siswa adalah suatu upaya yang sering dilakukan untuk mendongkrak nilai para siswanya dan prosentase kelulusan di sekolah. Kasus di beberapa sekolah, guru, terutama untuk mata pelajaran yang dibuat secara nasional seperti matematika, bahasa Inggris, atau ekonomi, dengan berbagai modus memberi kunci jawaban kepada siswa. Selain itu, pada tingkat penyelenggara pendidikan daerah seperti dinas pendidikan, usaha untuk menggelembungkan (mark-up) hasil ujian pun terjadi. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa. (Irawan, Tanpa tahun) Kondisi seperti ini jelas jauh dari nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan yang seharusnya menjadi bagian yang harus dikembangkan secara serius di sekolah. Bila ini berlanjut, bisa dibayangkan manusia-manusia seperti apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan (formal) kita. Manusia yang berkembang dalam suasana yang serba tidak jujur.
  3. Hanya ranah kognitif yang terukur. UN yang menggunakan bentuk soal multiple choise hanya akan dapat mengukur hasil belajar pada ranah kognitif. Mengacu pada ranah kognitif dari Bloom, tingkatan berpikir yang mampu terukur melalui bentuk soal MC hanya sampai pada tingkat berpikir aplikasi. Kondisi seperti ini mendorong para siswa belajar dengan menghafal. Belum lagi, ranah afektif dan psikomotorik yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran yang juga harus diukur ketercapaiannya, tidak dilakukan. Sulit diharapkan dapat diukur dengan menggunakan UN, yang sifatnya masal dan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi kondisi ini akan berakibat pada pembelajaran di sekolah hanya pada pengembangan kecerdasan intelektual, sementara kecerdasan lainnya (multiple intelegence Gardner) akan tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
  4. Keputusan yang tidak fair. Selama ini hasil UN dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Proses belajar yang dilakukan siswa selama 3 tahun di SLTP dan SLTA, nasibnya ditentukan oleh hasil ujian yang dilakukan beberapa jam saja. Ketidaklulusan siswa dalam UN bisa jadi bukan karena faktor ketidakmampuannya menguasai materi pelajaran, tetapi karena faktor kelelahan mental (mental fatique), karena stres pada saat mengerjakan ujian atau karena kesalahan pengukuran yang biasa terjadi pada setiap tes (false negative).

Ketidak adilan juga bisa dilihat dari proses pembelajaran yang dialami siswa di satu sekolah dengan sekolah lainnya yang jauh berbeda. Para siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda diuji dengan cara dan alat yang sama. Di satu sisi, siswa belajar di sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan dilayani oleh SDM yang jumlah dan kualitasnya sangat memadai. Jelas, hasil belajar siswa yang belajar di sekolah seperti ini, sangat mungkin mencapai hasil yang optimal. Namun di sisi lain, di sekolah ‘nan jauh di sana’, sebagian besar siswanya menjalani proses pembelajaran yang serba seadanya. Bahkan gedungnya pun hampir roboh. Bagaimana mungkin para siswanya dapat belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil belajar dengan nilai yang baik dengan kondisi seperti itu. Tanpa dilakukan pengujian secara nasional pun, yang memakan biaya puluhan milyar (untuk tahun 2008, UN SD saja akan memakan biaya sebesar Rp 96 milyar), sudah dapat dibaca kualitas macam apa yang bisa dihasilkan dari model sekolah seperti itu.

  1. Menutup akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Di samping sebagai persyaratan untuk kelulusan, hasil UN juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah-sekolah yang berkualitas dan ‘favorit’ akan menjadi tujuan para siswa, yang berakibat pada terjadinya persaingan yang ketat antarsiswa. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, selain berusaha mendapatkan nilai UN yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan impian itu, dengan mempertimbangkan karakteristik model UN yang akan dihadapi para siswa berusaha menambah waktu belajar tambahan dengan mencari guru privat atau mengikuti bimbingan belajar adalah pilihan yang selama ini dianggap tepat. Upaya ini tentu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu, karena upaya tersebut menuntut biaya yang tidak sedikit. Siswa miskin hanya bisa berusaha keras atas kemampuannya sendiri. Kondisi akhir sudah bisa ditebak mereka yang miskin akan kalah bersaing untuk dapat masuk ke sekolah berkualitas.

UN, Kontroversi dan Dilemanya

Khaerudin(2008) mengemukakan Kontroversi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di SMP dan SMA masih terus berlanjut. Kedua belah pihak, pemerintah dan anggota masyarakat, tetap berpegang pada argumentasinya masing-masing. Bahkan pemerintah telah menetapkan UN terus dilaksanakan mulai dari tingkat SD. Bagaimana akhir dari kontroversi tersebut?

“Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu”. Itulah peribahasa yang paling pas untuk menggambarkan kontroversi penyelenggaraan ujian nasional (UN) di negeri kita tercinta ini. Masyarakat luas dari berbagai kalangan, mulai dari para siswa, orang tua siswa, praktisi pendidikan, pengamat pendidikan, akademisi (ahli pendidikan), sampai pada anggota legislatif (DPR), memrotes, dan tidak setuju dengan penyelenggaraan UN. Sekalipun dengan perspektif dan kepentingan yang berbeda, namun mereka sepakat bahwa dampak dari penyelenggaraan UN ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Para siswa merasa tertekan dan cemas yang berlebihan takut tidak lulus; para orang tua merasa khawatir dengan nasib dan masa depan anaknya; para praktisi pendidikan merasakan penyelenggaran UN menimbulkan diskriminasi terhadap sejumlah mata pelajaran; para pengamat dan akademisi menilai UN tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dan mengesampingkan aspek pedagogis dalam pendidikan; sedangkan sebagian anggota legislatif yang menolak menilai pelaksanaa UN berdasarkan PP No.19/2005 bertentangan dengan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan hanya menghambur-hamburkan biaya (Khaerudin 2008).

Namun demikian, meskipun hampir semua stakeholders menolaknya, Pemerintah tetap berjalan dengan rencananya untuk menyelenggarakan UN bagi siswa tingkat SLTA, SLTP, bahkan untuk tahun 2008 ini ditambah untuk siswa SD. Pemerintah seakan tidak mendengar dan tidak peduli dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh masyarakat luas. Upaya untuk mendorong motivasi belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan kita adalah alasan yang dilontarkan oleh Pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN. Logika yang pernah dikemukakan oleh Yusuf Kalla pada saat masih menjabat sebagai Menko Kesra adalah “Saya melihat, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena murid/mahasiswa di Indonesia tidak mau belajar. Mengapa tidak mau belajar, karena merasa tidak perlu belajar. Mengapa merasa tidak perlu belajar, karena belajar atau tidak belajar mereka akan tetap naik kelas/lulus,” Pada saat beliau sudah menjadi Wakil Presiden, beliau semakin kuat semangatnya untuk tetap menyelenggarakan UN. Dengan nada yang sama, beliau mengatakan: “Sejak Ujian Nasional diterapkan tahun 2003 dengan standar kualitas dinaikkan 0,5 persen per tahun, dalam empat tahun ini banyak anak-anak lebih semangat belajar karena takut tidak lulus. Anak-anak juga stres. Tetapi buat saya, 100 anak stres lebih baik dari pada sejuta anak bodoh, Selamatkan bangsa ini dari kebodohan. Jadikan bangsa ini pintar,” (Kompas, 7 Juli 2007). Sementara Burhanuddin Tolla, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional menyatakan “Dengan menggelar ujian nasional mulai dari SD bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku siswa, guru, dan masyarakat. Semua jadi bersemangat untuk belajar karena harus mempersiapkan diri agar bisa lulus. Ini yang terjadi saat UN SMP dan SMA dilaksanakan” (Kompas, 9 November 2007).

Di Amerika Serikat sendiri tes sejenis UN memang pernah dilakukan. Bahkan pada tahun 1997 tercatat dunia pendidikan Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar US$ 200.000.000 per tahun untuk tes di sekolah-sekolah negeri (public school) (Tilaar, 2006) Namun hasil dari ujian akhir tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan pendidikan nasional dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional bukan untuk menentukan kelulusan siswanya.

Hantu Penghancur itu Bernama UN

Bila kita menilai kualitas sesuatu tentu kita harus menggunakan kriteria yang jelas sebagai indikatornya. Sesuatu dikatakan berkualitas kalau sesuatu itu telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Nah kalau kita akan menilai kualitas pendidikan, apa yang seharusnya kita gunakan sebagai kriteria. Di sinilah saya pikir, yang menyebabkan perbedaan pandangan antara yang pro dan kontra terhadap UN selama ini. Saya melihat, mereka yang pro dengan UN menggunakan angka-angka hasil UN sebagai kriteria menentukan kualitas pendidikan kita. Mereka yang berhasil mendapat skor di atas skor minimal (5,5 untuk tahun 2009) dinyatakan lulus. Sekolah yang berhasil meluluskan 100% siswanya dinyatakan sebagai sekolah yang berkualitas? Apa iya???

Kelompok yang kontra dengan UN memandang bahwa kalau untuk melihat kualitas pendidikan hanya dilihat dari seberapa banyak siswa yang lulus dari UN, sungguh sangat menyedihkan. Karena kita tahu bahwa UN memiliki banyak sekali kelemahan, diantaranya: standar yang ditetapkan sangat rendah (tidak bisa dijadikan sebagai kriteria suatu kualitas), belum lagi penyelenggaraannya yang sangat diragukan karena banyaknya kecurangan, dan yang paling penting adalah UN hanya mengukur aspek kognitif, padahal kita tahu bahwa tujuan pendidikan kita bukan semata-mata mendidik dan menghasilkan anak yang memiliki pengetahuan, tetapi adalah menghasilkan anak-anak bangsa yang cerdas, berkepribadian, beriman & bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, dst. Aspek-aspek inilah yang seharusnya dijadikan sebagai kriteria kualitas pendidikan kita. Karena ini adalah amanah dari UU Pendidikan kita (Khaerudin, 2009).

Hantu itu sebutan yang pantas untuk UN, siang malam siswa akan serasa dihantui bagaimana apabila gagal di sini? Apa akan berakhir masuk ke liang kubur?. Pertanyaan konyol dan membuat depresi para siswa akan bermunculan di otak mereka karena tekanan yang begitu kuatnya ditanamkan hantu UN ini. Bukan hanya teoritis yang akan diuji disini tapi juga psikologis.

Jadi, bagaimana cara mengatasi hantu ini. Siswa diharuskan memiliki ketenangan dalam menghadapinya. Fenomena UN tidak dapat dihilangkan dari system pendidikan kita karena memang sudah menjadi salah satu dari indikator yang harus dihadapi siswa.

Kesimpulan

Dilihat dari aspek akademis-pedagogis, yuridis formal, maupun pengalaman empiris, Ujian Negara (UN) selayaknya untuk segera ditinggalkan. UN telah membawa dampak negatif yang sangat luas terhadap penyelenggaran pembelajaran di sekolah. Proses belajar yang dialami para siswa menjadi sangat parsial, hanya mengembangkan aspek kognitif, sementara ranah afektif dan psikomotorik terabaikan. Suasana belajarnya menjadi sangat menegangkan membuat siswa cemas berlebihan, belajar dalam kondisi ‘terpaksa’, dan tidak menyenangkan. Suasana belajar yang memberi peluang kepada siswa untuk bereksplorasi dan menemukan sesuatu, dan memecahkan berbagai permasalahan sulit terjadi. Berbagai inovasi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran yang sangat baik juga sulit diimplementasikan di dalam kelas.

Jadi, bagaimanakah bangsa Indonesia harus menyikapi UN disini apakah akan melanjutkan atau memberhentikan. Semuanya  tergantung dari keputusan pemerintah itu sendiri

Daftar Pustaka

Fandy. 2010. Siswa Yang Tidak Lulus UN 2010 SMA (online). http://fandy-trk.blogspot.com/2010/04/siswa-yang-tidak-lulus-un-2010-sma.html. diakses 6 Agustus 2010

Godam. 2008. Efek Dampak Buruk Standar Nilai Ujian Nasional UN Tinggi Demi Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia(online). http://organisasi.org/efek-dampak-buruk-standar-nilai-ujian-nasional-un-tinggi-demi-peningkatan-kualitas-pendidikan-indonesia. Diakses 6 Agustus 2010

Khaerudin .2009. UN Meningkatkan Mutu Pendidikan Kita? (online). http://www.ilmupendidikan.net/2009/05/01/un-meningkatkan-mutu-pendidikan-kita.php. Diakses 6 Agustus 2010

Khaerudin. 2008 Ujian Nasional Dan Kualitas Pendidikan Kita. (online). http://www.ilmupendidikan.net/2008/04/21/ujian-nasional-dan-kualitas-pendidikan-kita.php. Diakses 6 Agustus 2010

Kompas, 7 Juli 2007. Wapres Ragukan Bunuh Diri Karena Ujian Nasional.

Kompas, 9 November 2007. Adaptasi UN Tiga Tahun.

Tilaar, H.A.R. 2006 Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis. Rineka Cipta. Jakarta

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s